Kebijakan penghematan yang dilakukan Prabowo Subianto telah memicu konsekuensi yang parah dan tidak diinginkan bagi industri perhotelan, yang menyebabkan kesulitan keuangan yang meluas. Beberapa bulan setelah kebijakan tersebut diterapkan, banyak hotel terpaksa tutup atau memberhentikan sejumlah besar karyawan untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, rapat pemerintah di luar kantor dan perjalanan dinas yang diadakan di hotel dan pusat konvensi di seluruh nusantara telah menjadi urat nadi industri ini, yang menyumbang antara 40 hingga 80 persen pendapatannya.
Hilangnya sumber pendapatan penting ini secara tiba-tiba telah membuat sektor ini berada dalam posisi yang genting. Tantangan tahun ini semakin kompleks, pemerintah telah mengisyaratkan bahwa langkah penghematan serupa akan terus berlanjut tahun depan.
Keputusan ini didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk mendanai proyek prioritas yang mahal, seperti program makanan bergizi gratis, sehingga sektor perhotelan menanggung beban pemotongan anggaran. Industri tersebut tidak siap menghadapi perubahan kebijakan yang drastis dan tiba-tiba, sehingga hanya memberikan sedikit waktu atau tidak sama sekali untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tanggapan dari Kementerian Pariwisata sangat mengecewakan bagi mereka yang terdampak. Alih-alih menawarkan dukungan nyata, kementerian hanya menyarankan industri untuk mendiversifikasi pasarnya dan mengurangi ketergantungannya pada belanja pemerintah. Saran ini sama saja dengan memberi tahu pasien dalam perawatan intensif untuk berhenti begitu saja dari penyakitnya, yang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang beratnya situasi.
